ADSENSE Link Ads 200 x 90
ADSENSE 336 x 280
Meski sama-sama musuh PKI, tapi ahirya terjadi perseteruan antara Soeharto dengan Jendaral AH Nasution. Keberadaan Jendral Nasution diduga dianggap mengganggu karir politik Soeharto, maka operasi penyingkiran pun dilakukan.
Seperti ada caranya?
Berikut tulisan M.Hatta Taliwang, melalui laman Teropong Senayan yang berjudul: “Mengapa Jenderal AH Nasution Disingkirkan Jenderal Soeharto?”
Saya tidak dapat menulis panjang lebar tiap item, karena akan menjemukan. Tetapi secara ringkas menurut analisis saya adalah sbb :
1. Dalam sistem kekuasaan dimanapun, tidak boleh ada dua matahari. Apalalagi kalau matahari yang satunya lebih bersinar. Saat Jenderal DR. AH Nasution menjadi KASAD dan Menteri tahun 1960an( Nasution jadi Kasad sejak Kolonel, tahun1951 sampai berpangkat Jenderal tahun 1963), Soeharto masih berpangkat Kolonel dan menjadi Pangdam Diponegoro.
Jadi Soeharto itu benar-benar anak buah Jenderal Nasution, sekitar tiga (3) tingkat dibawahnya. Jadi Soeharto sangat sungkan dan hormat pada Jenderal Nasution. Bahkan saat Nasution menjadi Ketua MPRS, maka Nasution-lah yg melantik Soeharto sebagai Presiden tahun 1968.
Bisa dibayangkan bagaimana kikuknya Soeharto berkuasa. Disatu sisi masih hidup Bung Karno dengan pengikutnya yang kuat ( meski dalam tahanan Orba), disisi lain ada senior yang disegani dan kuat pengaruhnya di militer saat itu yaitu Jenderal Nasution. Saat itu diam diam pendukung Soeharto, dimotori Ali Moertopo, melakukan silent operation penyingkiran Nasution secara pelan-pelan, misalnya dengan melemahkan MPRS dll. Sehingga tahun 1972 praktis Nasution tersingkir setelah melepas jabatan MPRS. Sedang Soekarno sudah wafat tahun 1970. Sehingga Soeharto melenggang sebagai lsuperstar di panggung politik negara sejak itu.
2.Cara penyingkiran lainnya oleh rezim Soeharto yg dimotori Ali Moertopo adalah dengan memberi cap atau stigma bahwa Nasution adalah pendukung Negara Islam ( padahal disatu sisi Nasution dibenci oleh ex DI/TII dan mungkin juga oleh ex PRRI karena menumpas gerakan tersebut selama memimpin AD). Sikap Ali Moertopo diduga karena indoktrinasi tokoh CSIS Pater Beek yang menyebut setelah iblis besar PKI berhasil disingkirkan maka masih ada iblis lain ( maksudnya Islam) yang harus di perhitungkan. Doktrin inilah yang dijalankan CSIS cq Ali Moertpo, sehingga muncul apa yang dikenal misalnya “proyek Komando Jihad”, yang intinya menyudutkan Islam. Nasution dimasukkan dalam kelompok Islam politik yang ingin berkuasa. Jadi harus diwaspadai dan disingkirkan.
3. Perbedaan Strategi Membangun Orde Baru. Kata Orde Baru itu diyakini diperkenalkan awalnya oleh Jenderal Nasution. Namun ada perbedaan mendasar antara Nasution dengan Soeharto. Nasution menginginkan Pembangunan Manusia seutuhnya (character and nation building) dengan misalnya prioritas Pembangunan berporos Pembangunan Manusia dengan tiang utamanya membangun pendidikan (sebelum jadi tentara Nasution adalah guru), sementara Soeharto dengan Tim “Mafia Barkeley” nya sudah siap dengan Pembangunan Ekonomi.
Perbedaan pilihan prioritas strategi pembangunan inilah yang menjauhkan hubungan Nasution dengan Soeharto. Kadang saya berpikir, Mahathir sukses membangun Malaysia karena pilihan strateginya Membangun Manusia kah?
4. Dugaan saya, sekali lagi dugaan, dalam penanganan perkara Bung Karno, terlibat atau tidak dalam Peristiwa G30S, Nasution berkeinginan agar Soekarno diadili saja. Biar tidak menimbulkan tanda tanya sejarah berkepanjangan. Kalaupun terpaksa dihukum, karena jasanya yang besar, negara akan memberikan amnesti. Sehingga tidak terjadi kontroversi Sejarah berkepanjangan seperti sekarang.
Namun dugaan saya Soeharto sebagai orang Jawa, menganut faham mikul dhuwur mendhem jero. Segala keburukan orang tua harus ditutupi. Tinggal kita menilai sekarang mana dari dua faham itu yang baik dan benar dalam konteks kekinian.
5. Menyangkut penerapan Dwifungsi ABRI. Dwifungsi itu bermula dari Pidato “Jalan Tengah” KASAD Jenderal Nasution di Akmil Magelang tahun 1958.
Latar belakangnya begini. Setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia 1949 (pasca KMB) Angkatan Darat menerima kekuasaan sipil.
Melihat kelemahan sistem politik Parlementer menjadi jelas, perwira semakin merasa mereka memiliki tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam politik untuk “menyelamatkan bangsa dan negara”.
Ketika darurat militer dideklarasikan pada tahun 1957 karena berbagai pembrontakan di berbagai daerah, pemerintahan sipil tampak lemah, maka Angkatan Darat memperluas perannya dalam bidang ekonomi dan administrasi politik.
Jendral A.H. Nasution, pimpinan TNI-AD pada saat itu berbicara kepada Presiden Soekarno, bahwa sangat ingin melanjutkan peran ini setelah darurat militer dicabut, dan karena itu mengembangkan konsep “Jalan Tengah” di mana Angkatan Darat diberikan peluang bagi peranan terbatas di dalam pemerintahan sipil.
“…memberikan cukup saluran pada tentara kita bukan sebagai organisasi, tetapi sebagai perorangan-perorangan yang menjadi eksponen daripada organisasi kita, (untuk) turut serta menentukan, kebijaksanaan negara kita pada tingkat-tingkat yang tinggi”.
Saya menafsirkan jalan tengah ala Nasution ini adalah memberikan sedikit peran TNI ke wilayah sipil misalnya duduk menjadi anggota MPR RI, dalam ikut menyumbang pikiran strategis tanpa mendominasi pemerintahan (sipil). Ini sesuai semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam Pancasila. Hanya sampai peran demikian yang diharapkan Nasution. Ini mengakomodasi semangat zaman itu di berbagai negara Asia, Afrika dan Amerika Latin yang militernya berebut kekuasaan atau Kudeta. Nasution tidak ingin TNI terlibat kudeta, karena sekali kudeta akan disusul kudeta berikutnya. Maka Nasution mengusul Jalan Tengah tsb. Hanya itu harapan Nasution.
Tetapi konsep Jalan Tengah Nasution ini diexploitir oleh Soeharto yang berkuasa 10 tahun kemudian setelah Pidato Jalan Tengah Nasution.
Soeharto memanfaatkan dengan konsep dwifungsi ABRI, yang menempatkan ABRI mendominasi kekuasaan sipil. Seperti kita saksikan selama Soeharto berkuasa semua jabatan strategis Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Dubes, Lembaga dll diborong TNI khususnya AD.
Dwifungsi begini yang ditentang Nasution.
Ini masuk dalam salah satu sebab Jenderal Nasution disingkirkan oleh Soeharto.
6. Sebagai orang yang sangat agamis dan humanis, Nasution meskipun anak dan ajudannya jadi korban G30S, saya yakin tidak ingin melampiaskan dendamnya kepada yang terlibat termasuk kepada mereka rakyat bawah yang dituduh PKI. Mungkin Nasution prihatin atas perlakuan rezim Soeharto terhadap mereka yang dianggap tidak tahu menahu apa itu G30S/PKI. Di lembaga atau Yayasan yg dipimpin oleh isterinya Ny.Johana Soenarti Nasution (penerima Award dari R Magsaysay, Philipina) antara lain ada disalurkan bantuan-bantuan kemanusiaan untuk korban keluarga yang dituduh PKI. Bahkan pernah berkomunikasi dengan Adi Sasono (Yayasan Humaika) mengurus korban tsb.
7. Sampai tahun 1980-an sejak Nasution dkk mendirikan Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi dengan Bung Hatta, juga dengan M.Natsir dll, lalu keluar apa yang sangat dikenal sebagai Petisi 50, hubungan Jenderal Soeharto dengan Jenderal Nasution makin memburuk. Salah satu Jendral yang ingin gebuk Nasution, adalah Pangkokamtib Jendral Soemitro.
Baru setelah Soeharto dekat dengan Islam jelang akhir kekuasaannya, dan Habibie mulai berpengaruh, maka Habibie lah yang mendekatkan hubungan kedua Jenderal Besar itu.
Setelah reformasi, menurut Sepri Jendral Soeharto, Irjen Pol Anton Tabah, kedua Jendral tua itu sering bertemu sarapan pagi di Jalan Cendana (Info ini dibantah oleh salah seorang yang dekat Jendral Nasution sampai akhir hidupnya)
Mungkin dua-duanya sangat prihatin dan sedih lihat hasil reformasi dan melihat kelakuan junior-juniornya. Nasution wafat 5 September 2000. Delapan tahun kemudian Soeharto menyusul. Semoga segala dosanya diampuni dan amal baiknya bagi bangsa dan negara diterima Allah SWT.(*)
sumber>>www.harokah.com
0 Response to "Setelah PKI Lumpuh, Begini Cara Soeharto Singkirkan Jendral AH Nasution Dari Pemerintahan"
Posting Komentar